Senin, 11 Mei 2026

Kegiatan Rapat Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah dari Perspektif HAM yang dilakukan oleh KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HAM SULAWESI TENGAH (Wilayah Kerja Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Utara) bertempat di ruang rapat Kantor Bappeda Kota Bitung.

Kegiatan di Hadiri oleh Tim dari Kanwil Kementerian HAM Sulteng, Kepala Bappeda (Sifri Mandak), Kadis Sosial diwakilkan (Kabid Sumeldy Maalangga), Kadis P3A diwakilkan (Kabid Yunisye Pandeirot), Kadis Kesehatan di wakilkan (Kabid dr. Victor), Kadis Dikbud (Fonny Tumundo), Kadis Lingkungan Hidup diwakilakan (Kabid Audy Tulenan), Kadis Ketenagakerjaan (Rahmat Dunggio), Kabag SDA diwakilkan (JF Veiby Dame) dan Kabag Hukum (Budi Kristiarso) bersama jajaran.

Rapat di buka oleh MC selanjutnya sambutan oleh Kakanwil Kementerian HAM Sulteng yang di sampaikan oleh Bapak Sahril Labantu, SE (JF Analis Permasalahan HAM Ahli Madya pada Kanwil Kemnterian HAM Sulteng). Bertindak sebagai moderator Bapak Muhammad Sahrul, SE, SH, MSi (Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kanwil Kementerian HAM Sulteng) selanjutnya memberikan kesempatan pada Kepala Bagian Hukum (Budi Kristiarso, SH, MH) sebagai Narasumber untuk memaparkan Materi terkait Analisis dan Evaluasi 5 Peraturan Daerah Kota Bitung dari Prespektif HAM antara lain: 

1. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Bitung

2. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

3. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Bitung;

4. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Kelima Perda tersebut di bahas satu persatu dengan pemaparan hasil Analisis dan Evaluasi Perda dari Prespektif HAM oleh Narasumber dan di lanjutkan dengan diskusi bersama. Dari hasil diskusi terdapat beberapa masukan, saran dan pendapat terkait dengan Prespektif HAM dalam penyusunan Produk Hukum Daerah.

Selanjutnya Moderator menutup Kegiatan Rapat Analisis dan Evaluasi 5 Perda Kota Bitung dari Prespektif HAM dan dilanjutkan dengan Foto Bersama.